Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat audiensi bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Senin (22/8).
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Karyatin Subiantoro mengatakan, rapat ini membahas kekosongan jabatan dua Komisioner KI Provinsi DKI Jakarta yang sudah berjalan dua bulan. Komisioner yang mengundurkan diri yaitu Harminus Koto yang saat ini menjadi anggota PAW Bawaslu Jawa Barat dan Arya Sandhiyudha menjabat di Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025.
"Kami merasa perlu mendorong untuk melakukan rekrutmen pada dua kekosongan Komisioner ini. Karena jika tidak segera diisi, ketika ada sidang informasi maka tidak bisa berjalan," katanya.
Ditambahkan Karyatin, pihaknya juga melakukan evaluasi pada sekretariat KIP yang belum definitif.
Diharapkan, setelah adanya evaluasi ini kinerja KI Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi yang baik dan transparan kepada publik dapat berjalan lebih baik.
Sementara, Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, dua Komisioner yang mengundurkan diri sudah diatur sesuai mekanisme undang undang dan peraturan Komisi Informasi Pusat .
Menurut Harry, dalam waktu dekat Gubernur DKI Jakarta juga akan melakukan pelantikan dua komisioner baru untuk mengisi kekosongan selama ini.
"Dua kekosongan ini akan digantikan dengan calon nama pergantian antar waktu, jadi kita tinggal menunggu waktu pelantikan oleh Gubernur," tandasnya.
Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi perdana usai seluruh Fraksi menetapkan nama-nama anggotanya di dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (8/10).
Dipimpin oleh Koordinator Komisi A yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan didampingi Ketua Komisi A Inggard Joshua, Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono, dan Sekretaris Komisi A Mujiyono, rapat ini beragendakan pemilihan pimpinan Komisi.
Turut hadir dalam rapat beberapa perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta yang telah ditunjuk untuk menjadi anggota Komisi A (bidang pemerintahan).
Masing-masing yakni Inad Luciawaty, Zahrina Nurbaiti, dan Achmad Yani dari Fraksi PKS. Hilda Kusuma Dewi, dan Manuara Siahaan dari Fraksi PDI-P.
Nuchbatillah dari Fraksi Partai Gerindra. Riano P Ahmad dan Mohamad Ongen Sangaji dari Fraksi Partai NasDem.
Dadiyono dari Fraksi Partai Golkar, Heri Kustanti dari Fraksi PKB, Bambang Kusumanto dari Fraksi PAN, dan Kevin Wu dari Fraksi PSI.
Kegiatan rapat ini mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 811/PU.06.01 ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (DDJP/gie/df)
Copyright © 2024 Kominfotik Jakarta Pusat
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), di lingkungan Pemprov DKI, tak tergiur tawaran pinjaman dana dari rentenir. Hal itu disampaikan Ida, setelah mendapat informasi bahwa terdapat oknum ASN yang membujuk PJLP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk meminjam uang kepada orang yang tidak memiliki legalitas.
"Rata-rata PJLP. Saya berharap tidak ada lagi kawan-kawan kita, atau anak-anak yang ngutang ke rentenir, karena bunganya luar biasa," kata Ida dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).
Meskipun tanpa syarat, Ida mengatakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik para korban, ditahan sebagai jaminan. Akibatnya, banyak PJLP yang terjerat utang, dan tak bisa mendapatkan gaji penuh setiap bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, ada anak baru PJLP didekati. Kemudian diimingi utang tanpa syarat sebesar Rp20 juta atau Rp30 juta. Nanti ATM-nya diambil, jadi setiap bulan itu dapat dari rentenir hanya dapat Rp2 juta, sampai Rp3 juta, tergantung utangnya berapa," ujarnya.
Ia pun menyebut ada keterlibatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PJLP senior yang berperan memuluskan penawaran dari rentenir kepada petugas. Oleh karena itu, Ida meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan, dan menindak tegas para pelaku. Baik yang meminjamkan uang, ataupun yang menawarkan pinjaman dengan iming-iming tanpa syarat.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru. Saya berharap ini tidak terjadi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," pungkasnya.
Warga di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, mengapresiasi Reses yang dilakukan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Jumat (3/3).
Ketua RT 04/06, Sri Rahayu mengatakan, melalui Reses ini banyak aspirasi warga yang bisa diserap dan dicarikan solusi. Seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) .
"Alhamdulillah, beliau nyata memberikan solusi kebutuhan untuk PIP dan KJP. Kami sangat bersyukur, senang atas solusi yang diberikan," ujarnya.
Hal serupa diutarakan Nur Hayati, warga RT 04/RW 06, Kelurahan Johar Baru. Ia mengapresiasi jawaban dan solusi yang diberikan kepadanya terkait kendala yang dihadapi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Terkait BLT akan beliau tindaklanjuti dengan cepat. Saya sangat senang sekali, saya diberikan masukan dan solusi yang memang dibutuhkan," ungkapnya.
Lurah Johar Baru, Siswanto menambahkan, melalui Reses anggota dewan ini semua aspirasi warga terkait berbagai perkembangan pembangunan di wilayah dapat tersalurkan.
"Melalui anggota dewan, aspirasi warga Johar Baru bisa dilanjutkan sesuai mekanisme dan kewenangannya. Semua masukan warga juga dapat disampaikan dan didengarkan langsung oleh anggota dewan," ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menjelaskan, pihaknya bertugas mengurus permasalahan perekonomian di DKI Jakarta, dengan memiliki mitra kerja dari unsur eksekutif baik SKPD, Dinas maupun BUMD DKI Jakarta.
"Kami memiliki mitra Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas KPKP, Dinas Nakertransgi dan Dinas Parekraf. Lalu BUMD diantaranya Perumda Dharma Jaya, Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Transjakarta," jelasnya.
Dikatakan Ismail, dalam Reses kali ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan disampaikan ke rapat-rapat kerja dan rapat perencanaan seperti rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Yang akan kami bawa dalam rapat selanjutnya diantaranya penyederhanaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penambahan anggaran untuk kesejahteraan dan dana hibah modal usaha. Semua permintaan warga akan kami perjuangan," pungkasnya.
